Sedia Aku Sebelum Hujan, Sedia Partai Sebelum Panggilan

Di bulan Januari ini tepat 32 tahun yang lalu, secara resmi Berlusconi mendirikan partai politik “Forza Italia”, sebuah langkah cerdas yang mengubah total peta politik negeri pizza, Italia kala itu.

Siapa yang tak kenal dengan Silvio Berlusconi, para Milanisti garis keras tentu sangat khatam dengan nama ini. Dia adalah figur unik dalam sejarah perpolitikan modern di Eropa. Italia selalu mencatatnya sebagai politisi yang bukan lahir dari partai, melainkan terlahir sebagai pengusaha media yang membawa logika bisnisnya ke dalam politik, lalu menjadikan politik sebagai ruang pertahanan diri.

Gambar Ilustrasi Berlusconi bersama pendukungnya 

Kemampuan unik dari Berlusconi adalah mampu memainkan partai sebagai ruang aman. Dia tidak pernah menjadikan mundur sebagai sebuah pilihan, Berlusconi justru membubarkan partai lamanya dan membentuk koalisi baru, lalu mengganti nama dan struktur partai tersebut, lalu kembali ke panggung kekuasaan.

Sebuah cara cerdas dibanding memilih menjadi kutu loncat. Setiap kali tekanan hukum menguat, aktivitas politik Berlusconi justru semakin meningkat.

Tidaklah mengherankan, kasus Berlusconi ini sering dijadikan rujukan secara global, sekaligus menegaskan bagaimana kekuatan partai politik bisa digunakan untuk menunda, melemahkan, bahkan pada level menegosiasi ulang ketika berada dalam tekanan hukum. Pada kondisi ini kita bisa paham, bagaimana partai berubah dari institusi ideologis menjadi instrumen perlindungan para elit politik.

Satu Dari Tiga Pilihan 

Ekonom politik Albert O. Hirschman (1970) dalam pendekatan “Exit, Voice, and Loyalty”, menyebut ketiganya sebagai respons ketika institusi dalam situasi bermasalah. Dimana Voice adalah melawan dari dalam, kemudian Loyalty adalah bertahan, dan Exit, respon untuk keluar.

Beberapa kasus politik unik di beberapa belahan dunia khususnya di Indonesia, acap kali pilihan “migrasi politik” karena tekanan hukum. Pendekatan Hirschman ini adalah adalah bentuk Exit, dan itu sama sekali bukan karena beda pandangan, akan tetapi dia menjadi pilihan karena biaya bertahan terlalu mahal ( bisa jadi ini memiliki hubungan dengan istilah ATM berjalan).

Secara prinsip, bahwa ketika loyalitas tak lagi melindungi, exit akan menjadi bahasa politik yang paling rasional.

Jika kita bandingkan bagaimana politik di Amerika Serikat, opsi exit nyaris tidak menarik. Biaya pindah partai terlalu mahal secara elektoral, ideologis, dan simbolik sehingga politisi lebih sering memilih voice atau bersuara dari dalam. Di sana, exit bukan strategi penyelamatan diri, melainkan langkah ekstrem yang justru berisiko mengakhiri karier politik seseorang.

Sebaliknya, dalam sistem politik yang lebih cair, exit justru menjadi pilihan paling rasional ketika tekanan meningkat, termasuk tekanan hukum. Saat voice tak lagi efektif dan loyalty tak memberi perlindungan, migrasi politik tampil sebagai jalan paling aman. Dengan kata lain, yang berbeda bukan naluri politiknya, melainkan struktur biaya dan manfaat dari setiap pilihan.

Dan tak sedikit politisi di negeri kita ini yang mampu melakukannya. Apatahlagi politisi kita sebagian terkenal dengan hitungan-hitungan yang cermat, dengan ‘matematika politik’ yang bagus di perhitungan, baik di perkalian namun kadang buruk dalam pembagiannya.

Secara sosiologis–politik, pola di atas juga identik dengan apa yang disebut politicization of legal risk atau politisasi risiko hukum, serta party as protective institution atau partai sebagai institusi protektif (Douglass North, 1990)

Ciri -cirinya kurang lebih seperti ini, tekanan hukum meningkat, loyalitas partai lama melemah, elit mencari partai baru atau menjatuhkan pilihannya pada reposisi di partai yang lebih aman lahir dan batin. Tujuan utamanya tidak jauh dari harapan untuk tetap menjaga posisi tawar dan menghindari isolasi politik.

Elite politik dan orang patah hati memiliki satu kesamaan, sama-sama sensitif terhadap rasa aman. Bedanya, yang satu pindah perasaan, yang lain pindah warna rumah  baru berpolitik.” 

Anshar Aminullah 

Politik di Musim Hujan

Migrasi elit politik jika dibahas terlalu serius, maka seolah-olah kita sedang membaca kitab tebal teori kekuasaan, ataukah  membaca buku jilid 1 sampai 10 “Strategi berpoligami minim resiko”. Padahal, kalau volumenya diturunkan sedikit dan emosi dibuat jujur, ceritanya terdengar akrab mirip playlist lagu galau.

Sebab elit politik dan orang patah hati memiliki satu kesamaan, sama-sama sensitif terhadap rasa aman. Bedanya, yang satu pindah perasaan, yang lain pindah warna rumah baru berpolitik.

Mungkin lebih adil jika fenomena ini didengarkan sebagai lagu, tepatnya pada lirik milik Idgitaf ” Sedia Aku Sebelum Hujan”.

Karena rupanya, bukan hanya hubungan asmara yang rawan ditinggal saat hujan datang, politik pun begitu, ketika payung perlindungannya mulai bocor- bocor, meninggalkannya menjadi salah satu pilihan tepat.

“Sudah paham ’kan sejauh ini?                        Ku yang lama di sini Menjagamu tak patah hati…”

Begitulah memang suara warna politik di rumah lama, suasana terasa tenang, nyaris romantis. Namun itu sebelum kita sadar, bahwa politik itu seperti cinta, tak pernah menjamin kesetiaan sepenuh hati, terlebih saat keadaan perlahan telah berubah menjadi kurang bersahabat.

“Sedia aku sebelum hujan”

Ibarat hujan yang datang dalam bentuk isu, laporan, dan bisik-bisik hukum.

Payung perlindungan sudah dibuka, panggung lagu baru untuk pertunjukan sudah disiapkan. Namun rupanya yang dicari bukan sekadar perlindungan dari hujan, melainkan atap kekuasaan yang juga punya pintu darurat.

“Apa yang kau butuh, kuberikan…”

Kursi kekuasaan, citra politik yang positif, legitimasi, semua pernah dalam genggaman.Tapi ketika kebutuhan bergeser dari elektabilitas ke ketenangan hidup tanpa dikejar sprindik, loyalitas pun mulai terasa perlu mencari suasana baru di tempat berbeda.

“Ke mana pun tak akan kau temukan Yang siapkan bekalmu di peperangan…”

Sayangnya, peperangan hari ini bukan lagi soal kampanye dan perang spanduk serta baliho, melainkan soal bertahan di tengah potensi badai proses hukum setelah menjadi tersangka.

” Jika tak setara ku maafkan.. ” 

Dalam politik, memaafkan sering berarti menurunkan standar, bukan meninggikan nilai. Tak setara? Tak apa. Yang penting aman. Sebab di saat badai datang, kesetaraan kalah dibandingkan satu hal penting, siapa yang pegang payungnya!.

“ Memang sebegitunya aku, Soal cinta aku jatuh.”

Begitulah katanya. Bukan jatuh karena rayuan gombal, tapi karena gravitasi kepentingan. Sebab kadang dalam politik, jatuh cinta bukan soal hati, tapi soal tempat paling empuk untuk mendarat jauh dari atap kantor Kejaksaan dan kepolisian.

Jika boleh berandai-andai, maka andaikata Silvio Berlusconi masih hidup dan mendarat sejenak di Indonesia sekedar menyaksikan migrasi elit politik, mungkin dia akan memberikan sebuah kursus singkat, bahwa ideologi memang penting, selama tidak mengganggu jadwal sidang.

Dan ketika hukum mulai masuk ke dalam sesi yang cukup serius, maka prinsip harus lentur, partai harus tetap ramah, dan narasi sebisa mungkin harus tetap puitis. Sebab politik bukan soal benar ataukah salah, tapi ini soal strategi mengambil posisi tepat di mana jaksa dan hakimnya berdiri.

Sumber video pada Link : https://youtube.com/shorts/43T1M2B7DUs?si=R-WfzvW9kZJ8avmD