Di Balik Kontestasi RT/RW: Mengapa Makassar Terancam Polarisasi Sosial?

Pemilihan ketua RT dan Ketua RW, meskipun berada pada level paling mikro dalam struktur pemerintahan Kota, namun kerap menyimpan dinamika sosial yang jauh lebih kompleks daripada yang selama ini tampak di permukaan.

Berbagai riset menunjukkan, bahwa kontestasi pada tingkat lokal sekalipun, tetap dapat menjadi pemicu ketegangan sosial, terutama ketika ruang tersebut telah lama menjadi arena perebutan pengaruh, identitas kelompok atau komunitas, hingga sumber daya.

Dalam riset M. Andry Mukmin dan Reinhard Hutapea (2017), fokus riset mereka pada konflik yang terjadi dalam pemilihan RT pada salah satu Kelurahan di Palembang. Munculnya konflik yang terjadi antar warga dengan pihak otoritas di atasnya, yakni RW dan Kelurahan. Hal ini di karenakan adanya kepentingan dibalik konflik tersebut.

Faktor ekonomi ini adalah adanya perebutan sumber daya-sumber daya di kawasan tersebut, seperti lapak-lapak tempat berdagang, bangunan-bangunan pertokoan, asset tanah, dan sebagainya. Sumber-sumber daya ini sejak lama sudah menjadi rebutan antar kelompok-kelompok yang bersaing di dalamnya.

Kelompok-kelompok ini sudah berlangsung sejak lama. Faktor kedua, kemenangan calon terpilih dalam pemilihan Ketua RT 15, yang hanya lulusan SLTP dianggap sebagai calon yang gampang dikendalikan oleh pendukungnya saja.

Dinamika Elektoral Lorong

Temuan riset tersebut memberikan gambaran bahwa kontestasi pada level lokal seperti RT/RW bukan hanya ruang administratif, tetapi juga arena perebutan sumber daya dan simbol kekuasaan yang dapat memicu ketegangan sosial. Dengan perspektif ini, kita dapat melihat potensi dinamika serupa dalam konteks Makassar hari ini.

Dalam kerangka di atas, muncul sebuah pertanyaan sederhana yang perlu diajukan ketika momentum elektoral justru berlangsung di tengah struktur sosial yang gampang goyah.

Bagaimana jika pasca momen pemilihan ketua RT dan Ketua RW justru menjadi ikhtiar yang bablas dalam merawat retaknya jaringan sosial di lorong semacam post-election distrustu? dimana ketidak percayaan setelah pemilihan, dan tentu akan lebih berpotensi menjadi pemicu baru ketegangan antar pendukung calon khususnya dari kelompok pemuda di Makassar.

Pertanyaan tersebut semakin relevan mengingat skala dan waktu pelaksanaannya yang semakin dekat di hari H.

Tinggal menghitung mundur, pemilihan Ketua RT dan Ketua RW sekota Makassar yang akan berlangsung serentak di 3 Desember nanti.

Total 11.390 Calon Ketua RT maupun RW yang akan menjadi kontestan dalam pemilihan tersebut. Dan perlu diingat, jangan lihat skop pemilihannya, tapi fokus pada jumlah calonnya. Sebuah jumlah yang fantastis jika hanya untuk sekedar membuat riuh suasana Makassar pasca pemilihan yang kondusif, apatahlagi yang suasana yang kurang kondusif, serunya pasti dobel.

Mungkin tak sedikit dintara kita yang ikut bertanya-tanya, apakah Pemkot Makassar sudah memiliki kiat jitu jika aksi protes muncul dari calon yang kalah beserta timses mereka? Level keriuhannya tentu sudah bisa kita prediksi, juga termasuk efek dominonya.

Meskipun tetap saja momentum politik pada level gawaian internal Kelurahan ini diprediksi akan berlangsung meriah dengan banyak harapan tanpa konflik dan ketegangan berlebih.

Selain terpilihnya ketua RT dan Ketua RW produk lain yang bisa lahir meski tidak pernah dikehendaki adalah kekecewaan, perasaan tidak diwakili, polarisasi antar lorong serta menurunnya menurunnya kohesi sosial.

Pertimbangan Eskalasi 

Dalam konteks pendekatan Pembelahan Sosial (Social Cleavage) oleh Lipset dan Rokkan (1967), tentang bagaimana masyarakat terbelah karena perbedaan yang diakibatkan oleh adanya ikatan teritorial, kekerabatan, kelas sosial, dan orientasi politik.

Bagaimana dengan lingkup kota Makassar? Acapkali RT/RW sering menjadi simbol identitas sebuah lorong, yang pada akhirnya pemilihan langsung ini cukup berpotensi membuka kembali garis pembelahan lama, misalkan saja kelompok A vs B atukah keluarga ini melawan keluarga itu.

Sehingga ketidakpuasan dapat mempertegas pembelahan sosial, yang pada akhirnya, warga bisa tergiring membentuk blok wilayah.

Cleavage teritorial dan kekerabatan acapkali menjadi pemicu paling efektif dalam menghadirkan polarisasi horizontal di tingkat lorong.

Potensi di atas bukanlah mengada-ada semata. Ada fakta sosial yang mempertegasnya. Dalam 6 bulan terakhir, Makassar diwarnai dengan keributn antar kelompok.

Akhir Juni 2025 di Kelurahan Pampang (detiksulsel), di awal November 2025, perang kelompok pecah antara Bortal vs Sapiria (herald sulsel), dan yang paling terbaru adalah Sapiria vs Borta kembali pecah dan memuncak ekskalasinya.

Tercatat 1 orang tewas tertembak senapan angin, dan diperkirakan 13 hingga 18 rumah serta bangunan warga ikut terbakar, belasan KK kehilangan rumah dan suasana mencekam menjadi bagian tak terpisahkan dalam situasi ini (herald Id).

Peristiwa Sapiria versus Borta beberapa hari lalu sebaiknya menjadi pertimbangan matang Pemkot Makassar dalam melanjutkan agenda pemilihan sesuai jadwal. Ini bukan memprovokasi apatahlagi menakut-nakuti.

Meskipun Makassar tak sepenuhnya memenuhi kriteria dengan lingkungan sosial yang mudah terbelah dan mudah terfragmentasi karena identitas kekerabatan, dimana terpecahnya suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat menjadi bagian-bagian kecil yang tidak lagi terhubung secara kuat belum dengan kohesi sosial yang melemah, kepercayaan menurun, solidaritas hilang, norma tidak lagi menjadi kontrol bersama, dan tiap kelompok mulai berjalan dengan kepentingannya sendiri.

Sekali lagi, Kota Makassar masih tidak terlalu jauh namun juga tidak terlalu dekat dengan kondisi tersebut.

Namun dengan posisi sebagai kota yang pluralistik  secara etnis, budaya, agama, dan gaya hidup dan tetap akan menimbulkan suatu jaringan struktur-struktur birokratik, yang terlibat dalam hubungan-hubungan rasional dengan masyarakat pada umumnya dan satu sama lain.

Ditengah posisi keberagaman itu, warga Makassar perlu mengambil peran sekecil apapun agar pemilihan ketua RT dan Ketua RW ini dapat berjalan lancar.

Sebab hanya dengan menjaga proses ini tetap berjalan jujur, damai, dan inklusif, kita dapat memastikan bahwa keberagaman Makassar tetap menjadi sumber kekuatan sosial, bukan sumber retakan baru di tengah kehidupan warganya.