Ditahun 1748, Montesquieu pernah mengingatkan “power should be a check to power” bahwa untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, kekuasan harus mengendalikan kekuasaan lainnya.
Tapi bagaimana jika mekanisme saling mengawasi itu berubah menjadi arena saling menjatuhkan? Yang jelas, yang melemah bukan hanya eksekutif atau legislatif, melainkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan itu sendiri.
Kurang lebih itulah yang terjadi sekarang di Kabupaten tetangga Kota Makassar ini. Dramanya memang selalu asyik untuk diikuti, nyaris tanpa iklan produk dan iklan layanan. Lupakan sejenah kisruh Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Japidsus) FA dengan 74 kg emas dan ratusan miliar uang hasil penggeledahan di rumahnya. Mari sejenak menengok ke drama politik yang terus bersambung bak serial “Tersanjung” dengan pemain yang sama namun episode yang sedikit berbeda.
Terlihat sangat sulit menemukan keakuran di keduanya, DPRD dan Bupati. Padahal Rusia dan USA saja bisa berdamai di luar angkasa 14/7/ kemarin. Astronot NASA Anil Menon dan rekan-rekannya dari Rusia, Pyotr Dubrov dan Anna Kikina, yang lepas landas sesuai jadwal dengan menggunakan pesawat Roscosmos Soyuz MS-29 untuk misi delapan bulan di stasiun luar angkasa tersebut.
Sementara tidak sedikit di DPRD Kabupaten periode ini, faktanya adalah mantan kolega Bupati selama berkiprah 5 tahun yang lalu yang seolah di luar nurul (baca: nalar) mengalami jalan buntu dalam komunikasi politiknya. Mirip-mirip mantan yang di satu waktu sama-sama masih menyimpan nomor telepon, tetapi sudah lupa cara saling menyapa, dan di lain waktu lebih mirip mantan yang masih tinggal di rumah yang sama, tetapi lebih memilih saling menyampaikan pesan rindu melalui perantara tetangganya.
Mari kita flashback pada sebuah peristiwa di tahun 1926. Dalam beberapa catatan sejarah diungkapkan bagaimana intervensi pemerintahan kolonial Belanda berhasil menciptakan kekosongan kepemimpinan di kerajaan Gowa. Hal ini tidak hanya membuat redup kewibaan institusi kerajaan yang selama berabad-abad mampu menjadi simbol kejayaan Gowa di masa lalu.
Sebuah peristiwa di masa lalu memang tidak pernah mengulang peristiwa yang sama, tetapi kadang mengulang pola yang serupa. Oleh karena itu, untuk memahami kegaduhan di Gowa hari ini, tidak ada salahnya jika sesekali kita menoleh ke belakang tepat 100 tahun lalu.
Krisis ini lahir dari kekuatan luar yang dalam ingatan kita menjadi bagian yang terhitung dari 350 tahun penjajahan di Indonesia. Tepat seabad di tahun ini, Gowa berpotensi menghadapi ujian yang sama, kali ini bukan saja dari kegaduhan isyu moral dan etika. Ini dari kekisruhan yang lahir dari dalam, yang satu menyerang dengan kekuatan hak angketnya, yang satu bertahan dengan kekuatan hak berbicara dan tak menjawabnya.
Perbedaannya cukup tipis namun mendalam. Seabad yang lalu berupa kekosongan kepemimpinan, tahun ini yang terjadi adalah kekosongan kepercayaan. Energi birokrasi level Kabupaten, Kecamatan hingga kelurahan dan Desa seolah habis hanya untuk bertahan dengan situasi yang ada, meraba posisi berpijak di tengah kebimbangan kemana pusat koordinasi mereka pada salah satu dari dua orang pemimpin tertinggi ini. Dua orang yang justru kompak berpasangan saat memenangkan Pilkada di 2024 lalu.
Demokrasi Tanpa Wibawa
Ratusan tahun lalu Machiavelli bahkan telah mengingatkan dalam karyanya di The Prince (1532), bahwa kekuasaan tidak hanya bertumpu pada bagaimana kemampuan merebut jabatan, tetapi juga pada kemampuan memelihara kewibawaan. Dan bisa dibayangkan, ketika kewibawaan itu mulai tergantikan oleh kegaduhan di dunia maya dan di dunia nyata, maka yang tersisa hanyalah sebuah jabatan tanpa pengaruh moral yang kuat.
Kursi kekuasaannya memang tetap ada, tetapi daya kepemimpinannya yang justru mulai dipertanyakan. Semoga saja yang banyak mempertanyakan dari non pemilihnya, sebab itu wajar. Bukan dari para mantan tim suksesnya, ini yang unik.

Pola hubungan antara eksekutif dan legislatif memang seyogyanya menjadi ruang untuk saling mengawasi demi kepentingan khalayak. Tapi bagaimana mungkin itu bisa terwujud jika pengawasan justru telah berubah menjadi semacam arena membuka aib.
Mikrofon di ruang sidang bahkan jauh lebih keras bekerja dibandingkan kerasnya upaya keduanya untuk saling memahami dan saling menjaga demi memciptakan suasana adem rakyat pemilik suara yang mencomblosnya.
Padahal DPRD dan Bupati ini harus selalu ingat pekerjaan urgen mereka. Salah satunya pada uraian data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gowa yang telah dirilis pada Januari 2026 lalu, per Maret 2025:
persentase penduduk miskin di Kabupaten Gowa itu angkanya agak serius, 6,64 persen. Meskipun ada tren penurunan sebesar 0,21 persen poin dibandingkan Maret 2024 (6,85 persen) dan turun 0,78 persen poin dibandingkan Maret 2023 (7,42 persen). Namun jumlah penduduk miskin tetap masih berada di angka 54,04 ribu orang (BPS Gowa, 2026).
Puluhan ribu orang ini justru ikut terdampak akibat drama pansus dengan para saksi-saksi, yang beberapa di antaranya cukup gemar dengan kalimat-kalimat erotis di status Facebooknya.
Jawabannya memang tidak sesederhana dengan alasan tunggal menyalahkan keduanya. Akar persoalannya tetap ada pada suasana kondusif dalam dinamika politik dan ketepatan sasaran dari APBD.
Kita mungkin sangat sadar bahwa kualitas kepemimpinan dan kualitas keterwakilan kita adalah cerminan dari apa yang kita saksikan hari ini. Kita harus akui itu, sebab keduanya adalah produk politik yang dengan sadar telah kita pilih melalui kotak suara.
Seratus tahun lalu, Gowa pernah kehilangan wibawa kepemimpinannya karena campur tangan kekuasaan dari luar. Dan seabad kemudian, jangan sampai Gowa kembali kehilangan wibawanya karena kegaduhan yang lahir dari dalam pekarangan rumahnya sendiri.
Kita semua paham bahwa sejarah memang tidak pernah mengulang peristiwa yang sama, tetapi ia akan selalu hadir dalam menguji kedewasaan generasi yang berbeda kelak.
Namun percayalah, sejarah hanya akan mencatat satu hal, yakni apakah para pemimpin dan wakil rakyat kita di Gowa berhasil mewariskan sebuah keteladanan, atau mereka justru mewariskan sebuah babak baru, tentang bagaimana kepercayaan publik perlahan memudar karena benturan politik yang terjadi di tanah yang selalu kita banggakan peradaban masa lalunya.
Anshar Aminullah
Mencatat yang luput, merawat yang nyaris hilang.