
Bagi sebahagian orang, tidak sedikit yang keberatan dengan penganugerahan gelar pahlawan nasional. Mungkin saja yang tak menyetujuinya adalah orang yang memiliki kriteria khusus dan punya catatan pedih dan penuh luka.
Tidaklah sepenuhnya salah namun tidak juga sepenuhnya benar jika mereka melihat Soeharto mungkin berjasa luar biasa dengan membangun banyak jalan, tapi juga menutup banyak jalan kritik.
Di mata mereka, Soeharto menegakkan stabilitas, tapi dengan pola dan cara menegakkan garis lurus di kepala orang-orang yang miring sedikit terhadap pemerintah orde baru.
Dan mereka melihat bahwa dalam sejarah, presiden kedua RI ini dikenal sebagai Bapak Pembangunan, meski sebagian rakyat lebih akrab menyebutnya Bapak Pembangunan Ulang Demokrasi.
Dalam logika konstruksionis, pahlawan bukan fakta objektif, melainkan kesepakatan sosial yang bisa berubah sesuai arah angin kekuasaan.
Sementara dalam kacamata Foucault, pahlawan bukan selalu soal jasa, tetapi tentang siapa yang memegang pena ketika sejarah ditulis. Lebih lanjut Foucault mengungkapkan bahwa kuasa itu tidak hanya persoalan menindas, tapi juga menciptakan kebenaran dan narasi yang dianggap sah.

Jenderal Besar (Purn) H.M Soeharto. (Presiden RI Ke-2)
Soeharto bisa disebut “pahlawan” karena selama tiga dekade kekuasaannya berhasil menanamkan hegemoni ideologis tentang stabilitas, pembangunan, dan disebut sebagai “bapak pembangunan”, sebuah gelar prestisius yang disematkan rakyat kepadanya jauh sebelum dia meletakkan jabatannya sebagai Presiden.
Bahkan sejarawan Anhar Gonggong mengungkapkan bahwa tanpa gelar pahlawan nasional pun Soeharto telah menjadi pahlawan bagi banyak rakyat oleh karena keberhasilannya membangun Indonesia.
Meskipun beberapa pihak menganggap penganugerahan gelar “pahlawan” kepada Soeharto bisa dibaca sebagai upaya memperpanjang legitimasi simbolik kekuasaan Orde Baru di ranah kultural.

Namun, Gelar “pahlawan nasional” justru bisa dibaca sebagai produk wacana kuasa, bukan sekadar penghargaan moral, melainkan hasil dari siapa yang berhak menulis sejarah dan menentukan siapa yang berjasa.
Di tengah silang pendapat yang sampai detik ini masih belum reda sepenuhnya oleh beberapa pihak, namun kita juga tak boleh serta merta menutup mata, bahwa sebagian warisan Soeharto melekat kuat dalam kehidupan berbangsa hingga hari ini.
Salah satunya adalah penetapan 25 November sebagai Hari Guru Nasional melalui Keppres 78/1994 yang dia tanda tangani, sebuah keputusan yang apa pun motif politik yang dibaca orang hingga saat ini, akan tetap menjadi ruang penghormatan bagi para guru-guru diseluruh pelosok negeri.
Dalam kenangan kolektif kita sebagai anak bangsa, nama Soeharto mungkin akan tercatat sebagai figur kontroversial yang membelah opini publik hari ini.
Namun apa pun tafsir dan kontroversi yang bermunculan, itu akan selalu mengajak kita untuk kembali menengok bagaimana bangsa ini memaknai jasa, kekuasaan, serta sejarah para pendahulu kita.
Soeharto adalah seorang pemimpin yang meninggalkan jejak nyata dalam penghargaan negara khususnya kepada guru yang setiap hari mengajar, merawat masa depan, dan menguatkan fondasi banga agar tetap mampu berbicara di panggung dunia.
Artikel ini juga telah dimuat lebih awal dan dipublikasikan ulang di website pribadi untuk keperluan dokumentasi pemikiran dan arsip penulis di media :
https://herald.id/2025/11/27/soeharto-ingatan-kolektif-dan-jejaknya-di-hari-guru-nasional/