Seragam Hijau di Negeri Abu-Abu

Di sebuah kelas anak usia dini di awal tahun 90an, kalimat dari sebuah anekdot sederhana, yang hingga kini masih cukup menghibur. Setelah menceritakan bagaimana Syurga di hari akhir nanti, bertanyalah guru muda TK ini kepada semua murid di ruangan: “Siapa yang mau masuk syurga?” Sontak semua murid mengangkat tangannya kecuali satu orang lelaki cilik di pojok dengan senyum lugunya.

Berulang kali pertanyaan yang sama namun tetap saja dia ngotot untuk tidak mengangkat tangannya. “Kenapa tidak mau ikutan temannya masuk surga?” tanya sang guru. Dengan tegas tanpa beban si anak menjawab, “Anu Bu, saya disuruh ibu saya masuk tentara.”.

Dari jawaban ini tercermin seorang anak yang sejak dini telah memiliki jiwa pemberani untuk dia katakan apa isi hatinya. Dan bisa jadi, di dalam benaknya separuh diantaranya berisi katakan Laut, katakan Darat dan katakan Udara.

Betapa menginspirasinya seragam loreng hijau zaman itu, khususnya bagi anak-anak yang memiliki mimpi untuk memakainya secara resmi kelak saat mereka dewasa nanti.

Era berlabel Repelita setiap lima tahunnya kala itu, spirit dari teori hegemoni Antonio Gramsci (1930) tentang bagaimana seragam hijau masih terasa sebagai simbol dominasi militer dalam tubuh negara. Sebuah negeri yang kadang berwarna abu-abu, masyarakatnya hidup dalam tarik-menarik antara hegemoni sipil dan militer di era bernama Orde Baru.

Jargon “Manunggal ABRI dan Rakyat” menjadikan nama lama dari TNI itu tidak hanya menjadi alat menekan milik negara (coercion), tetapi juga sarana ideologi yang menanamkan citra “tentara rakyat”, meskipun sering terasa ambigu dalam perannya.

Perlahan namun pasti, Reformasi 1998 menghasilkan peristiwa fenomenal: jatuhnya “talak tiga” dalam biduk rumah tangga Dwi Fungsi ABRI. Pisah jalan TNI dan Polri dilegitimasi secara resmi melalui TAP MPR No. VI/MPR/2000 dan TAP MPR No. VII/MPR/2000, di mana TNI difokuskan pada pertahanan negara menghadapi ancaman eksternal serta perang, sementara Polri bertugas menjaga keamanan dalam negeri serta menegakkan hukum.

Tentang berurusan dengan CCTV yang kadang mati tiba-tiba saat ada peristiwa penting itu, tentu saja, tidak termaktub sedikit pun dalam ketetapan MPR ini.

Demokrasi Dalam Seragam

Kembalinya Prabowo Subianto menjadi orang nomor satu di negeri ini, merupakan perulangan representasi militer setelah sepuluh tahun Indonesia dipimpin oleh sipil di era Joko Widodo.

Namun yang menarik, di jelang setahun kepemimpinan mantan Danjen Kopassus ini, berbagai dinamika politik yang cukup bertensi tinggi, justru nyaris tanpa sentimen militeristik dalam proses meredakannya.

Meskipun penuh drama, semuanya mampu dilewati dengan baik, melalui sentuhan tangan dingin dan penuh seni ala Sun Tzu yang terasa dalam setiap pengambilan sikap dan kebijakan politiknya.

Keberanian khas TNI-nya, terutama dalam sikap politik, tentu layak diapresiasi.

Memperlihatkan ketegasan di PBB saja beliau berani, apalagi jika hanya sekadar memperlihatkan ijazahnya; percayalah, 24 jam pasti akan dipenuhi oleh Presiden Federasi Pencak Silat Dunia ini.

Karakteristik tegas-menekan ala serdadu nyaris tak terlihat. Hal ini menegaskan bagaimana ruang demokrasi dalam kepemimpinan purnawirawan berseragam hijau loreng justru bisa menemukan bentuk evolusi terbaiknya setelah mengalami reformasi 25 tahun lalu dan kebuntuannya di sepuluh tahun terakhir.

“Bentuk pengabdian baru TNI di era kepemimpinan Presiden ke-8 RI seyogianya menegaskan transisi peran TNI dari kekuatan bersenjata menjadi kekuatan moral dan sosial yang berakar pada rakyat”. 

Anshar Aminullah

Transisi Peran dan Tantangan Baru

Dalam perjalanan di usia yang ke-80 tahun ini, TNI adalah bagian dari rakyat, bukan kekuatan yang terpisah. Semangat patriotismenya harus bisa berakselerasi dengan tantangan geopolitik modern saat ini.

Bentuk pengabdian baru TNI di era kepemimpinan Presiden ke-8 RI seyogianya menegaskan transisi peran TNI dari kekuatan bersenjata menjadi kekuatan moral dan sosial yang berakar pada rakyat.

Publik menunggu akselerasi apik dalam format baru dari kemanunggalannya dengan rakyat. Sebab itu tak hanya menjadi sebuah nostalgia jaman Selekta Pop dan Berita Nasional di TVRI, tetapi juga upaya mengeratkan kembali kolaborasi dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman dari luar harus diwaspadai, begitu pula ancaman dari dalam harus tetap menjadi perhatian bersama.

Sebab kekuatan dan keteladanan TNI selain harus tetap tercermin dalam sikap dan jiwa patriotismenya, juga harus tersirat dalam balutan seragam hijaunya, terutama saat negeri ini diwarnai oleh segelintir elit politik yang abu-abu nasionalisme kepeduliannya akan suara rakyat, saat itulah TNI tetap menggandeng tangan rakyat, dengan tetap menjadi garda terdepan dalam kepastian warnanya.

Dirgahayu  Ke-80 TNI! 

Tulisan telah dimuat lebih awal di media : 

https://herald.id/2025/10/05/seragam-hijau-di-negeri-abu-abu/

Komentar dan Saran  :